pendekatankualitatif. Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kelas I.A Makassar, yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan KM.14, Daya Makassar. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer (informan) dan sumber data sekunder (dokumen resmi atau berkas perkara perceraian dari tahun 2012-2014). Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Brebes Kelas 1 A Media Informasi dan Transparansi Peradilan Budaya Kerja 5R Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin dan 5S Senyum, Salam Sapa, Sopan dan Santun. Untuk Pencegahan Virus Covid-19 Mari Kita Semua Patuhi Protokol Kesehatan dengan Menerapkan 5 M 1. Memakai Masker 2. Mencuci Tangan 3. Menjaga Jarak 4. Menjauhi Kerumunan 5. Membatasi Mobilisasi UNDANGAN SOSIALISASI PETUNJUK TEKNIS TENTANG INVENTARISASI DAN KOREKSI DATA ASET DALAM RANGKA PERSIAPAN RKBMN TAHUN 2025 07-06 HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON HAKIM KONSTITUSI DARI UNSUR MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2023 05-06 Inventarisasi Dan Koreksi Pencatatan Atas BMN Guna Persiapan RKBMN Tahun 2025 31-05 Penyampaian Pagu Indikatif TA 2024 30-05 PEMUTAKHIRAN DATA PROFIL PERPAJAKAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA 17-02 UNDANGAN LAPORAN TAHUNAN MAHAKAMAH AGUNG TAHUN 2022 15-02 SOSIALISASI FITUR LAYANAN KEPEGAWAIAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL 10-02 Informasi Lainnya Update Aplikasi SIPP Tingkat Pertama Versi dan Aplikasi e-Terpadu 08-06 Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Aplikasi Access CCTV Online ACO 08-06 Pemanggilan Peserta Sosialisasi Informasi Hasil Pendidikan dan Pelatihan di Qatar Secara Daring 07-06 Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis Kepaniteraan dan Kejurusitaan Peradilan Agama Periode 1 Oktober 2023 06-06 Penyelesaian Administrasi Pemberhentian dan Pensiun Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2023 06-06 ZOOM MEETING Referensi Data Aplikasi Biaya Mutasi14-03-2023 Referensi Data Aplikasi Biaya Mutasi14-03-23 Pengisian Data Permohonan Mutasi 14-03-23 Tindak Lanjut Penilaian Mandiri10-03-23 Hasil Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Tenaga Teknis Kepaniteraan dan Kejurusitaan pada Lingkungan Peradilan Agama Informasi Lainnya video Penyelesaian Gugatan Sederhana "Small Claims Court" Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Brebes Kelas I A Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama Brebes Video Informasi Kartu Antrean Prioritas Pada PTSP Pengadilan Agama Brebes Kelas I. A APLIKASI - APLIKASI PENDUKUNG Artikel Prosedur Berperkara Prosedur Perkara Prodeo Prosedur Permohonan Informasi Prosedur Berperkara 1. Apa yang harus dipersiapkan ketika akan berperkara perdata ke pengadilan? 2. Bagaimana prosedur berperkara di pengadilan agama Brebes? Prosedur Berperkara Selengkapnya Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Selengkapnya PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI A. Umum Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari Prosedur Biasa; dan Prosedur Khusus. Prosedur Biasa digunakan dalam hal Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; Informasi yang diminta bervolume besar; Informasi yang diminta belum tersedia; atau Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID. Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan; Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia misal sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain; Tidak bervolume besar jumlahnya tidak banyak; dan/atau Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah. Alasan permohonan informasi yang dibuat Pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pemberian informasi. Petugas Informasi wajib membantu Pemohon informasi dalam mengajukan permohonan. B. Prosedur Biasa Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon format Formulir Permohonan Model A dalam Lampiran III; Petugas Informasi mengisi Register Permohonan format Register Permohonan dalam Lampuran IV; Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang diminta tidak termask informasi ang aksesnya memburuhkan ijin dari PPID; Petugas Informasi langsung meneruskan firmulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi; PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Unfan Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan; Dalam jangka waktu 5 lima hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam permohonan ditolak untuk menolak permohonan format Pemberitahuan Tertrulis Surat Keputusan PPID dalam Lampiran V; Dalam jangka waktu 5 lima hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk menggandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 tiga hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima untuk memberikan ijin format Pemberitahuan Tertulis PPID dalam Lampiran VI; Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis sebagaimana dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 satu hari kerja sejak pemberitahuan diterima; Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut; Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh informasi tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima Format Tanda Terima Biaya Penggandaan Informasi dalam Lampiran VII; Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik softcopy, Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya; Petugas Informasi menggandakan fotokopi informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 dua hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi; Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 satu hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 tiga hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar; Untuk pengadilan di wilaah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12, dapat diperpanjang selama paling lama 3 tiga hari kerja; Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan. C. Prosedur Khusus Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan format Formulir Permohonan Model B dalam lampiran VIII; Petugas Informasi mengisi Register Permohonan format Register Permohonan dalam Lampiran IV; Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya; Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon format Formulir Permohonan Model B dalam Lampiran VIII; Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi kepada Pemohon dalam Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur untuk Prosedur Biasa dalam butir 10 sampai dengan butir 15; Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak tersebut. Hubungi Kami Tautan Web Lokasi Kami © 2019 Pengadilan Agama Brebes Kelas Designed by Joomla Jl. A. Yani Brebes - 52212 Jawa Tengah Telp 0283 671442 Fax. 0283 671442
\n\n biaya perceraian di pengadilan agama brebes

Pujisyukur penulis panjakan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan praktik pengalaman lapangan ini di Pengadilan Agama Kelas IA Brebes Jawa Tengah, yang di laksanakan pada tanggal 31 Oktober – 30 November 2016 Laporan Praktik Pengalaman Lapangan Pengadilan Agama

JAMBI - Biaya perkara perceraian terdapat beberapa kategori, baik secara gratis atau prodeo dan dikenakan biaya administrasi yang nominalnya sekitar Rp 500 ribu. Kepala Pengadilan Agama Kelas IA Jambi melalui Dasril selaku Humas menyampaikan bahwa dapat dikenakan biaya tersebut tergantung pada jarak para pihak. "Biaya itu tergantung kepada radius jarak red dimana para pihak itu berada," ujarnya belum lama ini kepada Biaya itu disebutkannya diperuntukkan untuk disetorkan ke negara dan operasional pemanggilan para pihak selama proses persidangan. Namun terdapat juga bagi yang berpekara tidak dikenakan biaya atau yang biasa disebut prodeo. Untuk perkara yang ditangani secara prodeo tersebut diterapkan beberapa kategori. Persyaratan mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2014 dan SE Dirjen Badilag Nomor tentang petunjuk teknis pedoman pelaksanaan pemberian layanan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan. "Kategorinya memang orang itu tidak mampu membayar perkara, dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu," ujarnya. Dalam satu tahunnya, dia mengatakan untuk Pengadilan Agama Kelas IA Jambi mendapatkan 30 hingga 40 perkara. Sedangkan gambaran biaya gugatan tersebut yakni disetorkan ke negara sekitar Rp 105 ribu ditambah PNBP penggugat dan tergugat Rp 20 ribu, materai Rp 10 ribu dan kepaniteraan Rp 10 ribu. Sehingga jumlah Rp 145 ribu. Kemudian biaya panggilan, terganggu jarak atau radius. Untuk kota yang sama dikenakan Rp 100 ribu. "Kita kenakan panjar biaya atau diperkirakan berapa biaya perkara, kalau lebih akan dikembalikan kepada pihak. Disini paling sekitar Rp 1 juta. Nanti kalau tidak kepakai akan dikembalikan," ungkapnya. Disebutkannya, bahwa gambaran biaya yang dibutuhkan tersebut berada disekitaran angka Rp 500 ribu. Namun terkait adanya informasi pemungutan biaya sampai Rp 2 juta dibantahnya. Namun kemungkinan hal itu terjadi karena menggunakan jasa orang lain.
MembayarPNBP Pengambilan Akta Cerai pada Kasir di PTSP Pengadilan Agama Tuban; Biaya / Tarif 0 Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP untuk Akta Cerai Rp. 10.000,- Alur Layanan Kunjungan Tatap Muka Terbatas Di Lapas Brebes Brebes . 16/07/2022. Lihat Lainnya. Isu dan Keluhan.
BREBES – Pengadilan Agama PA Brebes mencatat, kasus perceraian di Kabupaten Brebes karena faktor ekonomi dari total sidang putusan. Angka tersebut dihitung selama periode Maret 2020 hingga Februari 2021 atau selama periode itu, ada perkara perceraian yang masuk. Namun dari jumlah tersebut, perkara yang putus dalam persidangan. “Jumlah putus dalam persidangan lebih banyak ketimbang perkara yang masuk ini lantaran ditambah jumlah perkara masuk di bulan Desember 2019 yang jumlahnya tercatat ada 591 perkara. Sehingga, total perkara masuk ada perkara,” kata Kabag Humas PA Brebes, Nursidik, Jumat 5/3/2021.Ia menambahkan, selama periode Maret 2020 sampai Februari 2021, ada putusan sidang perceraian. Dari jumlah itu total ada cerai talak dari pihak suami dan ada cerai gugat dari pihak isteri. “Jadi cerai talak dan cerai gugat yang putus dalam persidangan ada kasus, Sisanya itu karena perkara lain seperti isbat nikah, dispensasi nikah dan lainnya,” jelas perkara yang masuk selama periode setahun pandemi ada perkara cerai talak, dan cerai gugat. Sehingga total perkara masuk dari kedua penyebab perceraian tersebut ada perkara. Sementara perkara yang sudah melewati putusan sidang dari kedua penyebab perceraian tersebut ada menerangkan, tidak semua perceraian akibat faktor ekonomi berkaitan dengan pandemi COVID-19. Namun, perceraian tersebut bertepatan dengan waktu pandemi. Sehingga, bukan berarti perceraian yang terjadi di Kabupaten Brebes akibat dari adanya itu, tercatat ada perkara aduan perceraian diterima oleh PA Brebes selama periode Januari-Februari 2021. Jumlah tersebut terdiri dari cerai talak gugatan dari suami mencapai 289 perkara, cerai gugat dari pihak istri mencapai 943 perkara. Dari perkara yang diterima, sebanyak perkara telah selesai pututsan sidang.“Selain dua perkara itu, ada juga perkara terkait harta bersama satu perkara, hadona pengasuhan anak satu perkara, perwalian satu perkara, isbat nikah delapan perkara, dispensasi nikah 96 kasus, wali adhol dua perkara, penetapan ahli waris dua perkara dan lainnya dua perkara,” dari perkara yang diterima, sebanyak perkara telah putusan sidang. Jumlah tersebut terdiri dari 233 perkara cerai talak, 683 cerai gugat, 69 perkara dicabut, isbat nikah delapan perkara yang dikabulkan serta 84 perkara dispensasi nikah. Dari ribuan perkara yang masuk ke PA Kabupaten Brebes, faktor ekonomi menjadi yang paling banyak.“Jadi jumlah total dari perkara yang diterima PA Brebes, telah menyelesaikan sebanyak perkara untuk periode Januari-Februari 2021 ini,” pungkasnya. *Editor Muhammad Abduh

HUKUMACARA PERADILAN AGAMA. Hukum Acara Peradilan Agama sama dengan Hukum Acara di PN sebagaimana pasal 54 UU No.7 tahun 89 tentang Peradilan Agama yang diubah menjadi UU No. 3 tahun 2006 dan diubah menjadi UU No. 20 th 2009 bahwa Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Umum adalah Hukum Acara Peradilan Agama kecuali diatur

PURWOKERTO– Pengadilan Agama Purwokerto melakukan terobosan. Akta cerai diantarkan via Pos. Sehingga tergugat dan penggugat tak perlu datang ke PA. Bahkan pendaftaran bisa juga melalui aplikasi. Ketua Panitera PA Purwokerto Anwar Fauzi mengatakan selain terobosan itu selama pandemi Covid-19 juga memberikan layanan pendaftaraan gugat SidangMediasi dan Implikasinya pada Proses Perceraian (Studi di PA Brebes)”, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009 Arto, A. Mukti. Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2005 Bakker, Anton. Metode-Metode Filsafat. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984
PerceraianAkibat Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Brebes (Studi Eksaminasi terhadap Putusan Perkara No. 1071/Pdt.G/2012/PA.Bbs dan No. 0096/Pdt.G/2012/PA.Bbs tahun 2012 Faktor-Faktor Penentu Besaran Biaya Perkara di Pengadilan Agama Kota Cirebon: B+: 67. Analisis terhadap Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sumber Kab. Cirebon
PENGACARAPERCERAIAN MOJOKERTO. Pengacara Perceraian Mojokerto, Perceraian jika dilihat dari sudut pandang agama Islam memang hal yang sangat tidak disukai Allah SWT tetapi juga tidak diharamkan dalam agama Islam. Karna itu bagi suami isteri yang memang sudah tidak bisa untuk membina rumah tangga yang harmonis banyak yang memilih
PERADILANAGAMA Oleh : Drs. H. JOJO SUHARJO ( Wakil Ketua Pengadilan Agama Brebes ) A. RUANG LINGKUP PENGADILAN AGAMA 1. Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama sebagai Kekuasaan Kehakiman 1) Dalam UUD 1945 Amandemen ke (Kecuali dalam perceraian, Pasal 59 ayat (1) + Pasal 80 ayat (2) UU No. 7 yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa
.
  • h0sf3pf9zo.pages.dev/469
  • h0sf3pf9zo.pages.dev/354
  • h0sf3pf9zo.pages.dev/137
  • h0sf3pf9zo.pages.dev/448
  • h0sf3pf9zo.pages.dev/204
  • h0sf3pf9zo.pages.dev/83
  • h0sf3pf9zo.pages.dev/94
  • h0sf3pf9zo.pages.dev/235

    • biaya perceraian di pengadilan agama brebes