Laporan Wartawan Ibnu Dwi Tamtomo KLATEN - Bupati Klaten, Sri Mulyani harapkan peran aktif anggota Karang Taruna di Kabupaten Klaten dalam menjaga kondusifitas wilayah selama pelaksanaan pesta demokrasi baik itu Pilkades, Pileg dan Pilpres. Hal tersebut ia sampaikan seusai mengikuti kegiatan Rapat Konsolidasi dan halal bihalal yang digelar oleh Karang Taruna Kabupaten Klaten di Bukit Sidoguro, Kamis 08/06/2023. Bupati Sri Mulyani hadiri halal bihalal yang digelar oleh Karang Taruna Kabupaten Klaten di Bukit Sidoguro, Kamis 08/06/2023, malam. "Perannya sangat strategis, jangkauannya sangat luas dan anak muda ini lebih lincah dalam membantu pemerintah daerah." "Terutama dalam rangka menyikapi kondisi dinamika yang ada baik itu akan ada Pilkades serentak Pileg dan Pilpres," terang Bupati Klaten sekaligus Ketua Umum karang taruna Kabupaten Klaten, Sri Mulyani. Ia menambahkan jika peran karang taruna saat Pilkades serentak sangat strategis. Terlebih, saat pesta demokrasi itu identik dengan masyarakat yang beda pilihan secara terbuka. Sehingga rentan terjadi konflik atau permusuhan antar masyarakat di lingkup lokal. Baca juga Bupati Sri Mulyani Lepas Calhaj Asal Klaten di Grha Bung Karno, Ingatkan Para Jemaah Jaga Kesehatan "Karang Taruna diharapkan nanti memediasi, meredam bahkan menyatukan kandidat yang berselisih," jelas Sri Mulyani. "Jangan sampai anak muda ini malah menjadi kompor, tapi harus mendinginkan suasana." "Karang taruna seharusnya bisa meredam, sehingga tahapan pelaksanaan Pilkades serentak dapat berjalan sukses dan lancar karena peran dari Karang Taruna," tegasnya. Lanjut Sri Mulyani, ia berpesan kepada seluruh anggota Karang Taruna Kabupaten Klaten untuk terus bersinergi mensukseskan program pemerintah daerah. Baca juga Bupati Klaten Sri Mulyani Apresiasi Sinergitas TNI dan Warga,Program TMMD Sengkuyung Tahap 1 Rampung Serta melaksanakan kegiatan yang membumi dengan menyasar ke kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. "Membumi ini harus menunjukkan kreativitasnya." "Bagaimana anak muda ini mampu tampil dengan sumber daya yang ada, untuk berperan dalam pembangunan yang ada di wilayah masing-masing dengan membawa Bendera Karang Taruna," tambahnya. "Mereka harus bisa menunjukkan bahwa pemuda yang tergabung dalam taruna ini bisa berbaur di tengah masyarakat," pungkasnya. Baca juga Pesan Bupati Sri Mulyani untuk Ratusan Kades dan Sekdes se-Klaten Berangkat Temui Ganjar di Semarang */adv

Jeniskegiatan Pembuatan ID Card/ kartu anggota Tanggal pelaksanaan 1Mei 2009 Uang masuk Rp 63.000,-Rp 91.000,JUMLAH Uang keluar - Saldo keterangan Rp 63.000,-Iuran dari anggota Rp 154.000,Rp 154.000,0 Uang kas Balance LAPORAN KEUANGAN KAS ANGGOTA KARANG TARUNA TARUNA SARI SAMBENG III PER/ BULAN(Per @ Rp 1.000,-) 2008 - 2010 No. Tanggal Jumlah

Dengan berakhirnya masa bakti bpd desa surat permohonan untuk menjadi calon anggota bpd yang ditulis tangan di atas . 4 format penomoran surat, contoh kop surat, dan contoh stempel sebagaimana. Anggota aktif adalah keanggotaan yang bersifat kader, berusia 11 s/d 45 tahun dan selalu aktif mengikuti kegiatan karang taruna. Karang taruna adalah lembaga kemasyarakatan mitra kerja pemerintah. Peraturan menteri sosial tentang karang. 7+ Contoh Surat Undangan Rapat Resmi RT, Perusahaan from Admin 16 mei 2019 102622 wita. Dengan berakhirnya masa bakti bpd desa surat permohonan untuk menjadi calon anggota bpd yang ditulis tangan di atas . Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai. Meningkatkan motivasi pemuda kreatif studi pada karang taruna. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan Karang taruna adalah lembaga kemasyarakatan mitra kerja pemerintah. Studi kegiatan anggota karang taruna dalam budidaya jamur. Hobby, kriteria umur, dan mekanisme perekrutan sepanjang tahun. Anggota aktif adalah keanggotaan yang bersifat kader, berusia 11 s/d 45 tahun dan selalu aktif mengikuti kegiatan karang taruna. Admin 16 mei 2019 102622 wita. Kegiatan ini dilatarbelakangi atas baru terbentuknya pengurus karang taruna dan berharap agar bisa mengoptimalkan dan kembali meningkatkan . Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai. Karang taruna adalah lembaga kemasyarakatan mitra kerja pemerintah. Dengan berakhirnya masa bakti bpd desa surat permohonan untuk menjadi calon anggota bpd yang ditulis tangan di atas . Hobby, kriteria umur, dan mekanisme perekrutan sepanjang tahun. Sejak masa orde baru di daerah pedesaan sudah ada organisasi kemasyarakatan pemuda yang dikenal dengan nama karang taruna sebagai wadah pembinaan generasi muda. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan Relawan karang taruna kepada relawan karang taruna yang baru. 4 format penomoran surat, contoh kop surat, dan contoh stempel sebagaimana. Studi kegiatan anggota karang taruna dalam budidaya jamur. Peraturan menteri sosial tentang karang. Meningkatkan motivasi pemuda kreatif studi pada karang taruna. Tiram putih pleurotus ostreatus di desa tanjung raja kecamatan muara enim. Peraturan menteri sosial tentang karang. Studi kegiatan anggota karang taruna dalam budidaya jamur. Relawan karang taruna kepada relawan karang taruna yang baru. Meningkatkan motivasi pemuda kreatif studi pada karang taruna. Contoh Surat Undangan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala from Kegiatan ini dilatarbelakangi atas baru terbentuknya pengurus karang taruna dan berharap agar bisa mengoptimalkan dan kembali meningkatkan . Dengan berakhirnya masa bakti bpd desa surat permohonan untuk menjadi calon anggota bpd yang ditulis tangan di atas . Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan 4 format penomoran surat, contoh kop surat, dan contoh stempel sebagaimana. Anggota aktif adalah keanggotaan yang bersifat kader, berusia 11 s/d 45 tahun dan selalu aktif mengikuti kegiatan karang taruna. Karang taruna adalah lembaga kemasyarakatan mitra kerja pemerintah. Hobby, kriteria umur, dan mekanisme perekrutan sepanjang tahun. Karang taruna adalah lembaga kemasyarakatan mitra kerja pemerintah. Anggota aktif adalah keanggotaan yang bersifat kader, berusia 11 s/d 45 tahun dan selalu aktif mengikuti kegiatan karang taruna. Studi kegiatan anggota karang taruna dalam budidaya jamur. Sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam pengembangan usaha serta tanggung jawab sosial bagi setiap anggota masyarakat terutama generasi muda. Hobby, kriteria umur, dan mekanisme perekrutan sepanjang tahun. Sejak masa orde baru di daerah pedesaan sudah ada organisasi kemasyarakatan pemuda yang dikenal dengan nama karang taruna sebagai wadah pembinaan generasi muda. Meningkatkan motivasi pemuda kreatif studi pada karang taruna. Admin 16 mei 2019 102622 wita. Relawan karang taruna kepada relawan karang taruna yang baru. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan Dengan berakhirnya masa bakti bpd desa surat permohonan untuk menjadi calon anggota bpd yang ditulis tangan di atas . Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai. 4 format penomoran surat, contoh kop surat, dan contoh stempel sebagaimana. Kegiatan ini dilatarbelakangi atas baru terbentuknya pengurus karang taruna dan berharap agar bisa mengoptimalkan dan kembali meningkatkan . Karang taruna adalah lembaga kemasyarakatan mitra kerja pemerintah. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai. Dengan berakhirnya masa bakti bpd desa surat permohonan untuk menjadi calon anggota bpd yang ditulis tangan di atas . Relawan karang taruna kepada relawan karang taruna yang baru. Sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam pengembangan usaha serta tanggung jawab sosial bagi setiap anggota masyarakat terutama generasi muda. 13+ Contoh Surat Permohonan Dana, Izin, Bantuan, Kerja Dll from Tiram putih pleurotus ostreatus di desa tanjung raja kecamatan muara enim. Sejak masa orde baru di daerah pedesaan sudah ada organisasi kemasyarakatan pemuda yang dikenal dengan nama karang taruna sebagai wadah pembinaan generasi muda. Anggota aktif adalah keanggotaan yang bersifat kader, berusia 11 s/d 45 tahun dan selalu aktif mengikuti kegiatan karang taruna. Sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam pengembangan usaha serta tanggung jawab sosial bagi setiap anggota masyarakat terutama generasi muda. Dengan berakhirnya masa bakti bpd desa surat permohonan untuk menjadi calon anggota bpd yang ditulis tangan di atas . Relawan karang taruna kepada relawan karang taruna yang baru. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai. Kegiatan ini dilatarbelakangi atas baru terbentuknya pengurus karang taruna dan berharap agar bisa mengoptimalkan dan kembali meningkatkan . Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai. Studi kegiatan anggota karang taruna dalam budidaya jamur. Sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam pengembangan usaha serta tanggung jawab sosial bagi setiap anggota masyarakat terutama generasi muda. Tiram putih pleurotus ostreatus di desa tanjung raja kecamatan muara enim. Sejak masa orde baru di daerah pedesaan sudah ada organisasi kemasyarakatan pemuda yang dikenal dengan nama karang taruna sebagai wadah pembinaan generasi muda. Meningkatkan motivasi pemuda kreatif studi pada karang taruna. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan Admin 16 mei 2019 102622 wita. Kegiatan ini dilatarbelakangi atas baru terbentuknya pengurus karang taruna dan berharap agar bisa mengoptimalkan dan kembali meningkatkan . Peraturan menteri sosial tentang karang. Karang taruna adalah lembaga kemasyarakatan mitra kerja pemerintah. 4 format penomoran surat, contoh kop surat, dan contoh stempel sebagaimana. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai. Relawan karang taruna kepada relawan karang taruna yang baru. Contoh Surat Perekrutan Anggota Baru Karang Taruna / Contoh Surat Undangan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Anggota aktif adalah keanggotaan yang bersifat kader, berusia 11 s/d 45 tahun dan selalu aktif mengikuti kegiatan karang taruna.. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan Karang taruna adalah lembaga kemasyarakatan mitra kerja pemerintah. Admin 16 mei 2019 102622 wita. Sejak masa orde baru di daerah pedesaan sudah ada organisasi kemasyarakatan pemuda yang dikenal dengan nama karang taruna sebagai wadah pembinaan generasi muda. Sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam pengembangan usaha serta tanggung jawab sosial bagi setiap anggota masyarakat terutama generasi muda. Meningkatkan motivasi pemuda kreatif studi pada karang taruna contoh surat perekrutan. Sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam pengembangan usaha serta tanggung jawab sosial bagi setiap anggota masyarakat terutama generasi muda.

Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna adalah Peraturan Menteri Sosial baru yang menggantikan Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94.Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94, dicabut dan dinyatakan tidak 25 tahun 2019 mencabut Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna Karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini, ditegaskan dalam pertimbangan Peraturan Menteri Sosial Karang Taruna itu?Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna menyebutkan bahwa Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Pemberdayaan Karang Taruna adalah suatu proses pengembangan kemampuan, kesempatan, dan pemberian kewenangan kepada Karang Taruna untuk meningkatkan potensi, pencegahan dan penanganan permasalahan sosial, pengembangan nilai-nilai kepeloporan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial, dan teknologi. Karang Taruna berkedudukan di Desa atau Kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Taruna erat kaitannya dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan Menteri Sosial Nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna ditetapkan Menteri Sosial Juliari P Batubara pada tanggal 13 Desember 2019 di Jakarta. Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna diundangkan oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 20 Desember 2019 di setiap orang mengetahuinya. Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 25 tahun 2019 tentang Karang TarunaStatus MencabutPermensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna mencabut Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94 dan dinyatakan tidak BelakangPertimbangan dalam Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna adalahbahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Karang Taruna;Dasar HukumDasar hukum Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna adalahUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294;Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86;Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239;Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203;Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517;Isi Permensos tentang Karang TarunaBerikut adalah isi Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna, bukan format asliPERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG KARANG IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud denganKarang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah adalah kecamatan atau distrik yang selanjutnya disebut kecamatan adalah wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan Karang Taruna adalah suatu proses pengembangan kemampuan, kesempatan, dan pemberian kewenangan kepada Karang Taruna untuk meningkatkan potensi, pencegahan dan penanganan permasalahan sosial, pengembangan nilai-nilai kepeloporan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial, dan Karang Taruna adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan terhadap Karang Taruna secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih 2Karang Taruna dalam menjalankan tugasnya memiliki prinsipberjiwa sosial;kemandirian;kebersamaan;partisipasi;lokal dan otonom; 3Karang taruna dalam menjalankan tugasnya berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 4Karang Taruna bertujuan untukmewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial;memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; danmenjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan IISTATUS, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSIPasal 5Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan Taruna berkedudukan di Desa atau Kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 6Karang Taruna memiliki tugasmengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; danberperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Karang Taruna bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Kecamatan, Desa atau Kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan 7Karang Taruna memiliki fungsiadministrasi dan manajerial;fasilitasi;mediasi;komunikasi, informasi, dan edukasi;pemanfaatan dan pengembangan teknologi;advokasi sosial;motivasi;pendampingan; 8Administrasi dan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang 9Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan 10Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di 11Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra 12Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan 13Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan 14Motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi 15Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan 16Pelopor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi 17Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, pengurus Karang Taruna membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbentuk unit di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, serta unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus melalui mekanisme pengambilan keputusan di Karang IIIKEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSANPasal 18Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 tiga belas sampai dengan 45 empat puluh lima tahun otomatis menjadi anggota Karang Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari generasi muda di tingkat desa atau mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang 19Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta pemberdayaan Karang Taruna dibentuk kepengurusan tingkatDesa atau Kelurahan;kecamatan;kabupaten/kota;provinsi; dantingkat tata kerja internal Karang Taruna antara pengurus tingkat Desa atau Kelurahan, Kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional bersifat koordinatif, konsultatif, konsolidatif, komunikatif, dan 20Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan masing- masing tingkatan dan harus memenuhi syarat sebagai berikutwarga negara Indonesia;berusia paling rendah 17 tujuh belas tahun;berdomisili di wilayahnya masing-masing;aktif dalam kegiatan Karang Taruna; danmemiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian Karang Taruna Desa atau Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Desa atau Kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa atau Lurah Karang Taruna Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 lima melaksanakan tugas dan fungsinya Pengurus Karang Taruna Desa atau Kelurahan dapat membentuk unit kerja karang taruna di tingkat dusun, rukun warga, dan rukun tetangga sebagai pelaksana kegiatan Karang Karang Taruna di tingkat Kecamatan sampai dengan nasional dipilih dan ditetapkan dalam temu karya Karang Taruna dan dikukuhkan oleh camat, bupati/wali kota, gubernur, atau Menteri Sosial sesuai dengan Karang Taruna di tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 lima 21Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang IVMAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNAPasal 22Majelis pertimbangan Karang Taruna merupakan wadah nonstruktural yang berwenang memberi saran dan pertimbangan kepada pengurus Karang Taruna serta memberi akses/kemudahan demi kemajuan Karang Pertimbangan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari unsurmantan pengurus;tokoh agama;tokoh masyarakat;tokoh adat;pemerintah;pemerintah daerah; dan/ataupelaku Pertimbangan Karang Taruna memiliki kepengurusan paling sedikitketua;sekretaris; mengenai mekanisme pembentukan dan tata kerja majelis pertimbangan Karang Taruna diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah VPEMBERDAYAAN KARANG TARUNAPasal 23Pemberdayaan Karang Taruna dilakukan sesuai klasifikasi Karang Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputipercontohan;maju;berkembang; Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan melalui penilaian terhadap aspekorganisasi dan kepengurusan;sumber daya manusia;sarana dan prasarana;administrasi;kemitraan; danprogram 24Penetapkan klasifikasi Karang Taruna dilakukan oleh Dinas Sosial daerah kabupaten/kota berdasarkan instrument penetapan klasifikasi Karang klasifikasi Karang Taruna melibatkan unsur pengurus Karang Taruna kecamatan, kabupaten/kota, dan/atau sosial daerah provinsi melakukan pemantauan terhadap penetapan klasifikasi Karang penetapan klasifikasi Karang Taruna dilakukan secara 25Pemberdayaan Karang Taruna dilaksanakan olehPemerintah;pemerintah daerah; danpengurus Karang melaksanakan pemberdayaan karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melibatkanbadan usaha;potensi sumber Kesejahteraan Sosial;lembaga pendidikan; dan/ 26Pelaksanaan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 2 dilakukan dalam bentuk peningkatanmanajemen organisasi;kapasitas sumber daya manusia;kapasitas sumber daya ekonomi;sarana dan prasarana; danjejaring 27Peningkatan manajemen organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan melalui bimbingan, pelatihan, penetapan klasifikasi, dan penyediaan kelengkapan 28Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keterampilan, bimbingan, serta studi 29Peningkatan kapasitas sumber daya ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keterampilan, bimbingan, studi banding, serta pendampingan 30Peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dapat dilakukan melalui penyediaan, penambahan dan pengembangan, serta sarana dan 31Peningkatan jejaring kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dapat dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, kolaborasi, dan 32Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Karang Taruna akan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan VIIDENTITAS KARANG TARUNAPasal 33Karang Taruna memiliki identitas terdiri ataslambang;seragam;bendera;mars; 34Lambang Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan simbol yang digunakan oleh karang taruna sebagai identitas organisasi Karang Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputipakaian dinas upacara;pakaian dinas harian; danpakaian dinas Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c terdiri atas bendera dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d merupakan lagu yang diciptakan sebagai penyemangat dan korsa Karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e merupakan penanda keberadaan organisasi Karang 35Identitas Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri VIIPEMBINAANPasal 36Pembina Karang Taruna meliputipembina utama;pembina umum;pembina fungsional; danpembina 37Pembina utama Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a yaitu Presiden Republik 38Pembina umum Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputitingkat nasional yaitu Menteri Dalam Negeri;tingkat provinsi yaitu gubernur;tingkat daerah kabupaten/kota yaitu bupati/wali kota;tingkat Kecamatan yaitu camat; dantingkat Desa atau kelurahan yaitu kepala Desa atau umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan pembinaan sebagai berikutMenteri Dalam Negeri, melakukan pembinaan umum secara nasional serta mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum Karang Taruna kepada gubernur;gubernur, melakukan pembinaan umum provinsi dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada bupati/wali kota;bupati/wali kota, melakukan pembinaan umum kabupaten/kota dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada camat;camat, melakukan pembinaan umum Kecamatan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada kepala Desa atau lurah; dankepala Desa atau lurah, melakukan pembinaan umum Desa atau Kelurahan dan memfasilitasi kegiatan Karang Taruna di Desa atau 39Pembina fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf ctingkat nasional yaitu Menteri Sosial;tingkat provinsi yaitu kepala dinas sosial daerah provinsi;tingkat kabupaten/kota yaitu kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota; dantingkat Kecamatan yaitu kepala seksi sosial pada kantor fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan pembinaan sebagai berikutMenteri Sosial, melakukan pembinaan fungsional secara nasional serta mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan fungsional Karang Taruna kepada kepala dinas sosial daerah provinsi;kepala dinas sosial daerah provinsi, melakukan pembinaan fungsional di provinsi dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan fungsional kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota;kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota, melakukan pembinaan fungsional ditingkat daerah kabupaten/kota dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan fungsional kepada kepala seksi sosial Kecamatan; dankepala seksi sosial Kecamatan, melakukan pembinaan fungsional ditingkat Kecamatan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan fungsional kepada kepala Desa atau 40Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d meliputitingkat nasional yaitu Menteri Sosial dan/atau kepala lembaga provinsi yaitu kepala dinas sosial daerah provinsi dan/atau instansi terkait; dantingkat kabupaten/kota yaitu kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau instansi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan pembinaan sebagai berikutMenteri Sosial dan/atau kepala lembaga terkait melakukan pembinaan teknis secara nasional serta mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis Karang Taruna kepada kepala dinas/instansi terkait daerah provinsi;kepala dinas sosial daerah provinsi dan/atau instansi terkait melakukan pembinaan teknis di tingkat provinsi dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau instansi terkait di daerah kabupaten/kota;kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau instansi terkait, melakukan pembinaan teknis di kabupaten/kota dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis kepada kepala seksi terkait di VIIITANGGUNG JAWABBagian KesatuPemerintahPasal 41Menteri Sosial memiliki tanggung jawabmenetapkan pedoman umum Karang Taruna;menetapkan standar dan indikator secara nasional;melakukan program percontohan;memberikan stimulasi, fasilitasi, dan pengembangan;mengukuhkan kepengurusan karang taruna tingkat nasional;memberikan penghargaan;melakukan sosialisasi;melakukan pemantauan dan evaluasi;melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja;pembinaan dan pengawasan karang taruna; danmengalokasikan KeduaProvinsiPasal 42Gubernur memiliki tanggung jawabmelaksanakan pedoman umum Karang Taruna;melaksanakan standar dan indikator secara nasional;menetapkan kebijakan tingkat provinsi;memberikan stimulasi, fasilitasi;mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna tingkat provinsi;melakukan pemberdayaan Karang Taruna;memberikan penghargaan;melakukan sosialisasi;melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja;pembinaan dan pengawasan Karang Taruna;mengalokasikan anggaran;>mengoordinasikan pengelolaan data Karang Taruna tingkat provinsi; danmerekomendasikan penetapan lokasi pemberdayaan Karang Taruna tingkat provinsi kepada Menteri KetigaKabupaten/KotaPasal 43Bupati/wali kota memiliki tanggung jawabmelaksanakan pedoman umum Karang Taruna;melaksanakan standar dan indikator secara nasional;menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;memberikan stimulasi, fasilitasi, dan pengembangan;mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna tingkat kabupaten/kota;melakukan pemberdayaan Karang Taruna;memberikan penghargaan;melakukan sosialisasi;melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja;pembinaan dan pengawasan Karang Taruna;mengalokasikan anggaran;>melakukan pendataan Karang Taruna tingkat kabupaten/kota;melaksanakan persiapan pemberdayaan Karang Taruna yang terdiri dari sosialisasi program pemberdayaan Karang Taruna untuk tingkat kabupaten/kota, persiapan sosial, proses penyadaran, dan perencanaan partisipatif dalam rangka pemberdayaan Karang Taruna;merekomendasikan penetapan lokasi pemberdayaan Karang Taruna kepada gubernur; danmenetapkan tim penilai klasifikasi Karang IXPENDANAANPasal 44Sumber pendanaan Karang Taruna berasal dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara;anggaran pendapatan dan belanja daerah; dansumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan XKETENTUAN PENUTUPPasal 45Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94, dicabut dan dinyatakan tidak 46Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik salinan Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna.

403 ERROR Request blocked. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation. Generated by cloudfront CloudFront Request ID 4QPlBp-DzlRGfqS6lpfKhGUSzPRR6PHZaIPKffWkaKU-T2uOtJMtdA==

kartu anggota karang taruna