9393 Bab 3. Audit Laporan Keuangan Partai Politik 8. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan6 PARTAI POLITIK 1) Partai NasDem 2) Partai Kebangkitan Bangsa 3) Partai Keadilan Sejahtera 4) PDI Perjuangan 5) Partai Golkar 6) Partai Gerindra 7) Partai Demokrat 8) Partai Amanat Nasional 9) Partai Persatuan Pembangunan 10) Partai Hanura 11) Partai Bulan Bintang 12) PKPI 7. FORUM KOMUNIKASI PEREMPUAN POLITIK CIAMIS (FORKOM PPC) Kamiharap ke dua contoh surat di atas bisa menjadi acuan untuk anda yang sedang memerlukan contoh surat pernyataan tidak menjadi pengurus atau terlibat sebagai anggota partai politik. 2 surat keterangan dari pengurus partai bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir dewan. sertalaporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik; b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun dana bantuan keuangan Partai Politik per kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. - 9 -
BABI PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berbicara dan membahas mengenai politik bagi sebagian orang atau kalangan bukan hal yang asing terutama yang memang secara langsung mempelajari atau bahkan terjun langsung di dalamnya. Di dalam politik terdapat beberapa macam kegiatan sperti sosialisasi poltik, partisipasi politik, rekrutmen politik,Transparansidan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik: Sebuah Modul Pelatihan 10 Pada prinsipnya, Undang-undang (No. 2 Tahun 2008) menetapkan bahwa laporan keuangan tahunan harus dapat diakses oleh publik. Undang-undang pemilu (UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif) dengan jelas mewajibkan
5 Laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye DPD. Kabupaten/Kota adalah tanggung jawab Ketua dan Bendahara DPD. Kabupaten/Kota. Tanggung jawab ini dinyatakan dalam suatu surat penyataan tanggung jawab. Contoh Format surat pernyataan tanggung jawab tersebut antara lain seperti. berikut : PARTAI. . DEWAN PIMPINAN DAERAH
Partaidoktriner ialah, suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan kongret sebagai penjabaran ideologi. Ideologi yang dimaksud adalah separangkat nilia-nilai politik yang dirumuskan secara kongret dan sistematis dalam bentuk program-program kegiatan yang diawasi secara ketat oleh aparat politik. Contoh; partai komunis.
ContohKomunikasi Politik. Dunia politik kini tidak lepas dari dunia komunikasi . Pasalnya, kegiatan politik dilandasi oleh komunikasi dalam menyampaikan ide, gagasan, pendapat, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan negara. Menurut Almond (1960), komunikasi politik adalah bagian dari tujuh sistem politik yang tidak berjalan sendiri, karena .